Oleh: Maran Sutarya (Ketua Umum PP IJABI)
Berbagai program kerja yang dicanangkan pemerintah hari-hari ini mendapatkan kritik dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Mulai dari kebijakan dalam negeri seperti program Danantara, MBG, dan Koperasi Merah Putih, maupun kebijakan luar negeri seperti Board of Peace (BoP) dan Agreement Reciprocal Trade (ART). Berbagai program di atas dinilai tidak tepat karena memunculkan berbagai permasalahan di lapangan.
Tiyo Ardianto, Ketua BEM UGM, misalnya, menyoroti program MBG yang dinilai tidak tepat, bahkan merugikan keuangan negara. Program ini dinilai sarat dengan korupsi karena ada penurunan kualitas dari budget yang ditentukan, juga ada pengurangan anggaran untuk pos yang lain seperti sektor pendidikan.
Agresi yang dilancarkan oleh Israel dan Amerika terhadap Iran menguatkan desakan agar Indonesia segera ke luar dari BoP. Para tokoh, aktivis, dan masyarakat menilai BoP sudah berubah fungsi menjadi BoW (Board of War).
Tetapi, dengan berbagai kritik yang disampaikan, paling tidak hingga saat ini pemerintah tetap bergeming. Hal ini mengingatkan saya pada satu istilah dalam bahasa Arab yang disampaikan oleh Allahyarham KH. Dr. Jalaluddin Rakhmat, yaitu ‘Inzah wa In Tharat.
Diceritakan, di sebuah padang pasir terdapat dua orang yang sedang menempuh perjalanan. Dari kejauhan, kedua orang tersebut melihat sesuatu yang tampak seperti fatamorgana. Semakin dekat perjalanan mereka berdua, semakin jelas bahwa yang dilihatnya itu bukan sekadar fatamorgana, melainkan seekor hewan yang terlihat secara samar-samar. Satu orang mengatakan bahwa hewan tersebut adalah “kambing” dan satu orang lagi mengatakan bahwa hewan tersebut adalah “burung”.
Kedua orang tersebut berlanjut dalam perdebatan sehingga mereka bersepakat untuk terus mendekat dan ingin membuktikan hewan apa sebenarnya yang terlihat oleh mereka berdua. Setelah mendekat, ternyata hewan tersebut adalah burung yang langsung terbang karena dikejutkan oleh kehadiran dua orang tersebut.
Lalu salah satu dari mereka mengatakan, “Tuh, kataku juga apa, kan?” Lalu yang satunya menimpali, “Tidak, itu kambing.” “Masa kambing terbang?” jawab rekannya. “Enggak, kambing walaupun terbang,” kata yang satu tetap dalam pendiriannya.
Cerita di atas tampaknya mewakili situasi pemerintah kita saat ini yang terlihat tidak nyaman dengan kritik. Di sebuah negara demokrasi, semestinya kritik merupakan vitamin atau jamu yang dapat menyehatkan demokrasi itu sendiri. Kritik berfungsi sebagai checks and balances agar arah pemerintahan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita kita bersama sebagai sebuah bangsa.
Kita berharap, dengan berbagai masukan yang disampaikan oleh masyarakat, pemerintahan Prabowo-Gibran dapat membuka telinga dan mempertimbangkan kembali berbagai kebijakan yang ada demi kemaslahatan jangka panjang.
Menepati janji kampanye tentu sesuatu yang baik. Tetapi tatkala ditemukan berbagai kendala di lapangan, kerendahan hati untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan kembali sebuah kebijakan merupakan sikap tanggung jawab yang elegan.
Sayangnya, para pembantu presiden juga tidak ada yang berani mengingatkan dan memberikan masukan kepada presiden. Para pembantunya terkesan ABS (Asal Bapak Senang). Seperti dikatakan Bapak Mahfud MD, sekarang ini sedikit sekali, bahkan hampir tidak ada yang berani melakukan nahi munkar, termasuk sebagian besar ormas-ormas yang ada. Padahal, menurut beliau, dalam Islam tugas kita bukan hanya amar makruf dengan mengatakan semua baik-baik saja, tapi perlu dijalankan juga prinsip nahi munkar.
Dengan sisa waktu yang ada, semoga pemerintahan Prabowo-Gibran masih memiliki kerendahan hati untuk menerima dan mempertimbangkan berbagai masukan yang disampaikan berbagai elemen masyarakat sekarang ini. Kembalilah pada konstitusi yang menegaskan tentang pembebasan terhadap penjajahan, ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan memainkan peranan bebas aktif sebagaimana diamanatkan oleh para pendahulu (founding fathers) kita.