Board Of Peace : Prabowo Subianto dan Keberpihakan Indonesia 

Oleh : Fanny Sulistia Sulaiman (Kader IJABI, peneliti geopolitik, peserta short course Harvard University) 

Krisis kemanusiaan di Gaza telah memasuki fase yang sangat berat untuk sekedar dikatakan sebagai konflik atau pun perang. Apa yang terjadi di Palestina adalah sebuah kondisi yang tidak berimbang dan tentu menimbulkan kerusakan fatal. 

Genosida yang dilakukan oleh Israel secara terang-terangan tidak juga menyeret Benjamin Netanyahu ke atas meja hijau persidangan Internasional. Dunia seolah melihat penderitaan rakyat Palestina sebagai sebuah kewajaran dan skema politik yang tidak perlu diperdebatkan dalam ruang-ruang resmi. 

Dalam sebuah wawancara yang disiarkan oleh Channel Youtube Politics JOE, Norman Finkelstein seorang Politisi dan Aktivis Amerika yang begitu konsisten dalam menentang Israel dan kebijakannya brutalnya terhadap Palestina mengatakan bahwa Israel adalah negara yang gila atau Lunatic State. Pada wawancara lainnya Norman Finkelstein juga mengatakan bahwa istilah Genosida tidak hanya berlaku apabila suatu kelompok langsung dibunuh semuanya sekaligus, tetapi juga ketika ada pola sistematis penghancuran komunitas melalui serangan terhadap warga sipil, penghancuran infrastruktur, dan penciptaan kondisi kehidupan yang tidak dapat bertahan. 

Apa yang disebut sebagai “Perang” di Gaza merupakan gambaran yang berniat untuk mengaburkan kenyataan yang terjadi di Palestina dan melindungi narasi Israel. Norman Finkelstein menekankan dua fakta yang menurutnya tidak bisa dibantah. Yang pertama, sedikitnya korban tentara Israel di Gaza sepanjang periode konflik dibanding jumlah korban sipil Palestina. Kedua, tidak adanya pertempuran konvensional sejati yang wajar dalam perang, sehingga penggambaran konflik menjadi perang sangat tidak akurat. 

Norman Finkelstein mengungkap fakta bahwa 92% rumah di Gaza hancur atau rusak berat dan jutaan ton puing bangunan ini dapat digunakan untuk menegaskan tingkat penghancuran struktural yang melampaui batasan perang konvensial. Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Ilan Pappe dalam buku The Ethnic Cleansing of Palestine.  

Berdasarkan garis waktu yang terjadi pada peristiwa Nakba di tahun 1948 dapat dinilai bahwa pengusiran terhadap rakyat Palestina bukanlah akibat sampingan perang, bukan pula karena orang Arab pergi atas kehendak mereka sendiri, melainkan adanya upaya pembersihan etnis yang direncanakan secara sistematis oleh Israel. Konsep pembersihan etnis menurut Ilan Pappe merujuk pada definsi hukum dan historis moden. Istilah perang kemerdekaan Israel merupakan sebuah eufemisme yang menutupi fakta bahwa sudah lebih dari ribuan warga Palestina terusir dari tempatnya, ratusan desa telah dihancurkan dan kota-kota strategis Palestina seperti Jaffa, Haifa, Lydda dan Ramle telah dikosongkan. Semua hal tersebut bukanlah Chaos Perang tetapi merupakan transformasi demografis yang disengaja. 

Melalui dokumen militer Israel yang dikenal dengan Plan Dalet yang diteliti oleh Ilan Pappe, menunjukkan bahwa adanya instruksi untuk mengusir penduduk sipil, menghancurkan desa, melakukan teror psikologis dan pembunuhan massal. Operasi militer yang terjadi di Palestina jika diamati memiliki pola yang sama diberbagai wilayah. Deir Yassin adalah pembantaian yang menurut Ilan Pappe bukanlah sesuatu yang terjadi karena alasan perang, tetapi merupakan bagian dari strategi untuk menciptakan ketakutan massal agar rakyat Palestina melarikan diri. 

Perjanjian Oslo yang menetapkan two-state solution sebagai jalan pintas untuk mendamaikan Israel dan Palestina. Two-state solution kemudian dipaksa menjadi satu-satunya solusi untuk apa yang terjadi pada Palestina. Hal ini mengindikasikan adanya upaya dari pihak Barat untuk mengaburkan kenyataan bahwa yang dilakukan oleh Israel pada Palestina adalah Genosida. Two-state solution kemudian mengangkat narasi seolah-olah yang terjadi antara Palestina dan Israel adalah perang konvensional, karenanya Palestina dipaksa menerima sebuah kesepakatan yang tidak adil. 

Dari sisi etika politik, Palestina adalah negara yang dimiskinkan, ditutup dari pergaulan luar dan dibentuk seperti berada di dalam penjara. Inilah yang disebut oleh Ilan Pappe dalam buku The Biggest on Earth, sebagai upaya untuk memenjarakan Palestina agar tidak memiliki akses ke dunia Internasional dan secara perlahan-lahan dilupakan oleh dunia.  

Fakta menarik berikutnya adalah, upaya-upaya untuk mendamaikan antara Israel dan Palestina tidak pernah melibatkan pihak Palestina secara utuh dan konsisten. Di sisi lain, negara-negara Arab yang seharusnya menjadi pihak paling depan membela kemerdekaan Palestina justru menjadi pihak yang paling diam.  

Negara-negara Arab terlihat membuka serangkaian perjanjian normalisasi hubungan dengan Israel yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan diumukan pertama kali pada tahun 2020. Negara-negara Arab yang tercatat tergabung dalam Abraham Accords adalah Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko dan Sudan. 

Selain itu, pada 22 Januari 2026, Presiden Amerika Serikat melakukan hal yang serupa seperti yang ia lakukan pada 6 Desember 2017. Pada 6 Desember 2017, Donald Trump melakukan pengakuan sepihak bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel dan melakukan perencanaan pemindahan kedutaan Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Sementara pada 22 Januari 2026, Donald Trump meluncurkan Board of Peace (BoP) pada pertemuan World Economic Forum (WEF) Davos, Swiss.  

Organisasi ini dikabarkan sebagai bentuk mekanisme inovatif untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan di Gaza. Namun, organisasi ini menghadirkan banyak pertanyaanh terkait apakah skema-skema yang terbangun akan menyentuh akar permasalahan di Gaza, seperti pendudukan wilayah, krisis kemanusiaanm serta hak untuk menentukan nasib sendiri bagi Palestina. 

Board of Peace ini secara politik telah cacat sebab Palestina sebagai korban tidak diikutsertakan dalam upaya-upaya yang digadang di dalamnya. Apa yang dilakukan Trump pada Board of Peace menunjukkan sebuah visi yang berfungsi untuk melegitimasi genosida Isarel yang sedang berlangsung sekaligus secara sistematis membongkar perlawanan bersenjata Palestina yang sah karena adanya kombinasi intervensi militer, pemaksaan ekonomi dan perang psikologis.  

Hal ini juga membuka kedok daripada Imperium yang tengah merosot kekuatannya. Tatanan Internasional yang dibentuk berbasis aturan dan institusinya seperti PBB yang dahulu dijunjung oleh Barat kini mulai ditinggalkan menuju pada bentuk dominasi dan kontrol yang lebih terbuka pada zona-zona strategis. 

Board of Peace adalah sebuah instrumen yang dirancang untuk mengawasi proses kolonial di Gaza dan hal ini merupakan karikatur dari fantasi Imprealsme. Trump menunjuk dirinya sebagai ketua dengan masa jabatan seumur hidup, ia juga menuntut biaya masuk sebesar 1 milliar dollar AS dari setiap negara yang ingin bergabung, dengan seluruh dana berada langsung di bawah kendali Gedung Putih. 

Komposisi dewan ini sepenuhnya mendukung Genosida Israel terhadap Palestina dan memiliki rekam jejak kontribusi terhadap proyek kolonial pemukiman Israel jauh sebelum 2023. Koalisi pendiri yang terdiri dari para panglima perang dan kapitalis finansial mencakup Perdana Menteri Inggris Tony Blair, yang rekam jejaknya paling terkenal karena dukungannya yang keras terhadap Invasi Irak di tahun 2003.  

Jared Kusher, menantu Trump dan arsitek dari Deal of Century yang mengusulkan aneksasi permukiman Tepi Barat. Ia juga memiliki peran penting dalam kesepakatan Abraham yang bertujuan menormalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan Israel dan juga inisiator daripada pemindahan paksa warga Gaza ke Gurun Negev untuk membersihkan Gaza agar Isarel dapat menyelesaikan operasinya di Gaza. 

Lalu ada Aryeh Lighstone yang merupakan mantan ajudan senior duta besar pro-pemukiman David Friedman yang kini membantu utusan khusus Steve Witkoff, seorang milliarder investor tanpa pengalaman diplomatic, yang proposal gencatan senjatanya sepenuhnya dikoordinaskan dengan Israel dan menghindari jaminan berakhirnya perang di Gaza, sehingga memungkinkan Israel melanjutkan pembantaiannya kapan saja tanpa pertanggung jawaban. 

Dan untuk melengkapi lingkaran ini, juga ada Josh Gruenbaum yang diangkat ke posisi senior di Board of Peace, meskipun tidak memiliki latar belakang kebijakan luar negeri. Ia naik daun dengan memimpin penindasan terhadap universitas-universitas di AS atas aktivisme pro-Palestina di kampus, termasuk ancaman pencabutan kontrak federal atas apa yang ia sebut sebagai pidato “anti-Zionis.” 

Board of Peace adalah sebuah bisnis berkepanjangan, Sunrise Plan merupakan proposal resmi untuk rekonstruksi Gaza ala Trump. Disusun oleh Jared Kushner dan Steve Witkoff, rencana ini dipaparkan kepada investor dan pemerintah lain dalam bentuk presentasi PowerPoint, dengan mengemas pembersihan etnis dan genosida yang sedang berlangsung terhadap rakyat Palestina menjadi proyek empat fase selama dua puluh tahun untuk mengubah Gaza menjadi “kota pintar” dan “Riviera Timur Tengah.” 

Visi ini berupaya membongkar identitas Gaza sebagai pusat perlawanan dan memori Palestina, serta mencap ulang wilayah yang terkepung itu sebagai peluang investasi bagi korporasi besar AS. Rencana ini dibangun di atas tubuh-tubuh rakyat Palestina menjanjikan keuntungan di sektor konstruksi sipil, kecerdasan buatan, dan pariwisata, dan bergantung pada pelucutan total perlawanan Palestina. Hal ini akan meninggalkan rakyat Palestina sepenuhnya di bawah kekuasaan institusi yang sejak 1948 dan sebelumnya telah mengejar penaklukan mereka melalui kolonialisme pemukim, serta oleh pihak-pihak yang masih terus melancarkan perang genosida terhadap mereka. 

Dan malangnya Indonesia tengah bermain judi di atas penderitaan rakyat Palestina dengan bergabung di Board of Peace. Presiden Prabowo membayar 1 milliar dollar AS yang ditetapkan oleh Donald Trump untuk bergabung menjadi anggota tidak tetap Board of Peace. Penandatanganan piagam Board of Peace pada 22 Januari jauh melampaui gestur seremonial . Berdiri berdampingan dengan Donald Trump dan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, Presiden Prabowo memasuki sebuah pengaturan politik yang menantang fondasi sistem Internasional pasca 1945.  

Sebagai sebuah mekanisme politis, Board of Peace tidak drancang sebagai mekanisme perdamaian konvensional. Sebaliknya, ia merepresentasikan sebuah platform kekuasaan paralel yang dibangun di luar institusi multilateral yang mapan. Adanya Board of Peace dan Trump yang memposisikan dirinya sebagai ketua seumur hidup dengan hak veto absolut, Presiden Prabowo tampaknya lebih memilih keterlibatan dalam BoP dibanding menjaga jarak. 

Pendekatan yang digunakan Trump terhadap tata Kelola global yang menyimpang tajam dari multilaterialisme institusional. Dari pada pengambilan keputusan yang berbasis konsensus, BoP bertumpu pada penyelarasan minilateral, kesetiaan simbolik dan pemaksaan ekonomi. Loyalitas diberi ganjaran, sementara perbedaan pendapat dihukum. 

Doktrin politik luar negeri Indonesia yang terkenal dengan politik bebas aktif dibentuk pada masa Perang Dingn, dengan penekanan pada gerakan non-blok. Lanskap geopolitik masa kini, bagaimanapun ditandai oleh fragmentasi, ketidakpastian, dan melemahnya institusi multilateral. Presiden Prabowo dalam pernyataan-pernyataannya nampak seperti tidak meninggalkan doktrin tersebut, namun ia menafsirkannya ulang. Politik bebas aktif yang ditafsir ulang oleh Presiden Prabowo lebih nampak seperti Manuver Bebas Aktif.  

Ada sebuah ambiguitas yang akan terjadi ketika politik bebas aktif ditinggalkan, yaitu keberpihakan Indonesia pada rencana-rencana perdamaian dunia. Rancangan perdamaian dunia yang seringkali digagas oleh Barat dinilai hanya sebuah pamflet -pamflet belaka, tidak pernah benar-benar ada upaya untuk perdamaian dunia utamanya di Palestina. Presiden Prabowo tahu betul hal tersebut, logika yang akan terbangun adalah bagaimana mungkin membicarakan perdamaian bersama pelaku Genosida? 

Presiden Prabowo bukannya terlalu naif dalam mengambil keputusan, namun ia nampak seperti mengharapkan sebuah langkah taktis dari keputusan-keputusannya. Keikutsertaan dalam BoP dapat membantu Indonesia memperoleh komitmen informal dari AS terkait stabilitas di Laut Natuna Utara, khsususnya di tengah ketegangan di Laut China Selatan. 

Dari sudut pandang Washington, Board of Peace juga berfungsi sebagai kendaraan untuk mendorong Indonesia secara implisit agar menyeimbangkan klaim maritim China tanpa memaksa Jakarta ke dalam konfrontasi terbuka. Namun, sekali lagi bentang sejarah menunjukkan bahwa Amerika Serikat bukanlah kawan yang setia dan dapat diharapkan. Sebagaimana yang terjadi pada Qatar di tahun 2025 saat Israel menyerangnya.  

Presiden Prabowo sangat tidak mungkin tidak menyadari bahwa struktur proposal daripada Board of Peace sudah sangat mengungkapkan adanya maksud tersembunyi. Keanggotaan yang disusun secara bertingkat berdasarkan kontribusi finansial. Masa jabatan dapat diperpanjang bukan melalui peninjauan kolektif atau mandat internasional, melainkan atas kebijakan seorang ketua.  

Palestina sama sekali tidak disebutkan sebagai mitra, pengambil keputusan atau bahkan peserta formal. Gaza dibicarakan sebagai sebuah ruang yang harus distabilkan, dikelola, dan dibangun kembali, namun dalam pembicarannya tidak pernah melibatkan Gaza sebagai sebuah masyarakat yang berhak menentukan masa depannya sendiri. Hal ini adalah pemerintahan tanpa persetujuan, otoritas tanpa akuntabilitas, dan perdamaian tanpa rakyat. 

Keberlanjutan-keberlanjutan yang akan terjadi ke depannya adalah hadirnya upaya Indonesia untuk menormalisasikan hubungan diplomatik dengan Israel secara resmi dan bukan lagi melalui bisik-bisik semata. Walau pun sejauh ini statement-statement Presiden Prabowo menunjukkan keberpihakannya pada Israel, namun hal ini belum menunjukkan ketegasan mengenai hubungan antara Israel dan Indonesia. 

Statement Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa Indonesia harus menjamin keamanan Israel lebih dulu adalah statement yang amburadul dalam bahasa diplomasi. Pertanyaan paling sederhana hadir, mempertanyakan konsistensi Indonesia selama ini dalam mendukung upaya-upaya kemerdekaan Palestina, mulai dari two-state solution hingga penjaminan keamanan Israel.  

Semua hal ini menunjukkan sebuah kontradiksi, bagaimana mungkin kejahatan perang di depan mata terus didiamkan? Israel tidak mengenal bahasa perundingan, yang Israel inginkan adalah menguasai seluruh Palestina dan Presiden Prabowo pasti mengetahui hal ini. Segala bentuk kerja sama yang berkaitan dengan misi-misi kolonialis-zionis adalah pengkhianatan terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina. 

Source : 

1. Norman Finkelstein on Israel Palestine : Politics JOE (https://www.youtube.com/watch?v=gu4OMmoo5mw&t=157s ) 

2. Gaza ; An Inquest into Its Martyrdom : Norman Finkelstein 

3. Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict : Norman Finkelstein 

4. The Ethnic Cleansing of Palestine : Ilan Pappe 

5. The Biggest Prison on Earth : Ilan Pappe 

6. Trump’s Board of Peace for Gaza and the Monetization of Ruins : ( https://www.tehrantimes.com/news/523145/Trump-s-Board-of-Peace-for-Gaza-and-the-monetization-of-ruins ) 

7. Indonesia tests the limits of a decades-long doctrine by joining Trump’s ‘Board of Peace’ ( https://www.tehrantimes.com/news/523188/Indonesia-tests-the-limits-of-a-decades-long-doctrine-by-joining ) 

8. Trump’s Board of Peace : A Colonial Blueprint for Gaza’s Future https://www.tehrantimes.com/news/523184/Trump-s-Board-of-Peace-A-colonial-blueprint-for-Gaza-s-future