Oleh Dr. Haidar Bagir, M.A.
Perang yang melibatkan Iran melawan Israel dan AS menyingkap satu kenyataan keras dalam politik dunia: hukum internasional sering berhenti di meja diplomasi khususnya ketika berhadapan dengan kepentingan kekuatan besar. Dalam konflik yang melibatkan Palestina, dunia telah menyaksikan selama puluhan tahun bagaimana resolusi-resolusi PBB tidak pernah benar-benar diikuti oleh penegakan keadilan yang nyata.
Sejak berdirinya Israel pada tahun 1948, bangsa Palestina hidup dalam situasi yang oleh banyak ahli dan pengamat digambarkan sebagai kombinasi jahat pendudukan militer, pengusiran penduduk, dan blokade ekonomi.
Sejumlah resolusi internasional —seperti Resolusi 242 dan 338 Dewan Keamanan PBB—telah menegaskan prinsip bahwa wilayah yang diduduki melalui perang harus dikembalikan. Namun dalam praktiknya, implementasi prinsip tersebut tidak pernah terjadi. Yang terjadi justru sebaliknya. Makin lama justru makin banyak ketidakadilan ditimpakan kepada bangsa Palestina.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa konflik Palestina bukan sekadar sengketa wilayah. Ia adalah bagian dari struktur kekuasaan global yang zalim, yang di dalamnya keputusan politik dan kesewenangan sering kali lebih menentukan daripada hukum internasional dan keadilan.
Dalam situasi penindasan ini, peran Amerika Serikat tidak dapat diabaikan. Selama beberapa dekade Washington menjadi sekutu, malah centeng, utama Israel–baik secara militer maupun diplomatik.
Di masa pemerintahan Donald Trump, dukungan tersebut bahkan menjadi lebih mengerikan. Pengakuan Jerusalem sebagai ibu kota Israel serta lahirnya Abraham Accords –yang pada kenyataannya tidak bebas dari tekanan politik sepihak– menunjukkan pemaksaan untuk merombak tatanan Timur Tengah sepenuhnya demi kepentingan Israel.
Ironi besar dari tragedi Palestina adalah bahwa dunia Islam —yang secara kolektif sebenarnya memiliki potensi kekuatan yang besar, dan memiliki peranan penting dalam ekonomi energi global– justru menjadi seperti macan ompong dan menjadi Pak Turutnya AS (dan Israel).
Organisasi seperti Organisation of Islamic Cooperation (OIC) sering menghasilkan deklarasi politik yang keras, tetapi nyaris tak pernah diikuti langkah konkret yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan.
Sebagian negara Timur Tengah bahkan memilih menormalisasi hubungan dengan Israel. Kadang terang-terangan, lebih sering secara sembunyi-seembunyi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa solidaritas terhadap Palestina lebih sering berhenti pada retorika.
Indonesia memiliki posisi yang unik dalam isu Palestina. Sejak masa Sukarno, dukungan terhadap Palestina menjadi bagian dari identitas politik Indonesia sebagai negara yang lahir dari perjuangan melawan kolonialisme.
Dalam berbagai forum internasional Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sudah tentu, dalam praktik geopolitik modern, posisi ini sering berhadapan dengan realitas yang lebih kompleks. Sebagai negara berkembang dengan ekonomi yang terintegrasi dalam sistem global, Indonesia tetap harus menjaga hubungan strategis dengan berbagai kekuatan besar. Kenyataannya, Indonesia –sejak zaman Soekarno melalui Soeharto hingga Jokowi– selalu mampu menavigasi di antara kedua kepentingan ini, tanpa pernah menyerah kepada tekanan AS.
Sayangnya, di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, pendekatan kebijakan luar negeri terlihat melembek. Bahkan lebih lembek dari seharusnya, meski jika Indonesia hendak bersikap pragmatis. Cita-cita mempertahankan dukungan diplomatik terhadap Palestina buyar di hadapan tekanan AS di bidang ekonomi dan politik. Lebih dari sekadar berupaya bersikap pragmatis, sikap Indonesia di bawah Prabowo ini terkesan didorong oleh ketakutan yang berlebihan, bahkan kompleks rendah diri pemimpinnya. Mengutip Soekarno, minderwaardigheidscomplex, sikap minder yang terlalu berlebihan.
Dalam sejarah politik, keberanian negara jarang muncul dengan sendirinya. Ia sering lahir dari tekanan moral masyarakat. Negara –seringkali malah hanya individu-individu pemimpinnya– cenderung berlindung di balik bahasa kepentingan nasional, stabilitas, dan hubungan internasional. Sebaliknya, masyarakat lebih lugas berbicara dalam bahasa keadilan dan prinsip kemerdekaan.
Dalam konteks Palestina, tekanan rakyat Indonesia memiliki arti yang sangat krusial. Apalagi, dukungan terhadap Palestina bukan sekadar isu kebijakan luar negeri, tetapi bagian dari identitas historis bangsa Indonesia yang lahir dari perjuangan melawan kolonialisme.
Dalam situasi geopolitik yang menindas seperti sekarang ini, keberanian politik pemerintah perlu diupayakan melalui tekanan publik — masyarakat sipil, organisasi keagamaan, akademisi, dan gerakan solidaritas yang lebih bersifat akar rumput– agar bisa benar-benar efektif.
Tanpa keberanian pemerintah, prinsip politik bangsa Indonesia untuk berpartisipasi dalam perdamaian dunia yang tegak di atas keadilan hanya akan tenggelam dalam retorika, kalau tidak malah pengelabuan yang disengaja.
Konflik Palestina telah berlangsung lebih dari tujuh dekade. Ia bukan hanya konflik regional, melainkan juga ujian bagi tata pergaulan internasional yang mengaku menjunjung hukum dan keadilan.
Bagi Indonesia, pertanyaannya sesungguhnya sederhana, meski mendasar: apakah dukungan terhadap Palestina akan tetap menjadi bagian hidup dari prinsip anti-kolonial yang tertulis dalam konstitusi, atau justru hanya menjadi alat diplomasi manipulatif yang terus dimainkan dalam forum internasional tanpa concern autentik terhadap nasib bangsa-bangsa yang tertindas.
Jawaban atas pertanyaan ini pada akhirnya akan menentukan apakah Indonesia akan tetap memelihara warisan moral perjuangan kemerdekaannya, atau justru mengkhianatinya…
*) Ditulis oleh Dr. Haidar Bagir, M.A., Pendiri Gerakan Islam Cinta. Disampaikan sebagai keynote address dalam Webinar Al-Quds yang dilaksanakan IJABI pada tanggal 13 Maret 2026.
