Pancasila Sebagai Modus Vivendi: Gagasan Kebangsaan Allahyarham KH. Jalaluddin Rakhmat
Perjalanan bangsa Indonesia pasca-Reformasi sempat diwarnai kecenderungan euforia yang mengesampingkan pilar-pilar kebangsaan. Di tengah dinamika sosial yang rentan terfragmentasi oleh isu sektarian, gagasan kebangsaan Allahyarham KH. Jalaluddin Rakhmat hadir memberikan tawaran sudut pandang yang sejuk dan substantif. Beliau memandang keragaman agama, suku, dan mazhab di Indonesia bukan sebagai ancaman, melainkan kenyataan historis yang harus dirawat melalui pemaknaan ulang terhadap Pancasila dan pengutamaan akhlak di atas perbedaan doktrinal.
Gagasan ini mewujud secara nyata ketika Ormas Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (IJABI) didirikan pada 1 Juli 2000 di Gedung Asia Afrika, Bandung. Lokasi bersejarah tersebut dipilih bukan tanpa alasan, melainkan untuk menegaskan kembali semangat Konferensi Asia Afrika dalam konteks pencerahan intelektual dan pemberdayaan kaum tertindas (mustadh’afin). Bersama Dr. Ir. Dimitri Mahayana, M.Eng sebagai Ketua Umum Tanfidziyah dan Allahyarham KH. Jalaluddin Rakhmat sebagai Ketua Dewan Syura, IJABI lahir untuk menghimpun para pencinta keluarga suci Nabi Muhammad SAW tanpa memandang sekat mazhab.
Salah satu pilar utama pemikiran kebangsaan Allahyarham KH. Jalaluddin Rakhmat adalah penempatan Pancasila sebagai modus vivendi—kesepakatan bersama untuk hidup berdampingan secara damai dalam konsensus berbangsa dan bernegara. Saat narasi keberagamaan sebagian kelompok cenderung mengeras dan menampakkan wajah yang penuh kebencian, beliau justru menggandeng Dewan Pertahanan Nasional (WANTANAS) dalam Seminar dan Lokakarya Nasional. Kegiatan tersebut menegaskan bahwa keberagaman khazanah Indonesia adalah kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Komitmen kebangsaan tersebut ditopang oleh lima pilar gerakan IJABI, yakni Islam Rasional dan Spiritual, Non-Sektarianisme dan Mendahulukan Akhlak di atas Fikih, Islam Pluralis, Islam Madani, serta Pembelaan Terhadap Kaum Mustadh’afin. Sebagaimana sering dikemukakan oleh Allahyarham KH. Jalaluddin Rakhmat, ajakan untuk mendahulukan akhlak daripada fikih menjadi kunci paling krusial dalam menyikapi ikhtilaf. Fikih, yang secara kebahasaan berarti pemahaman manusia atas teks keagamaan, sering kali melahirkan ragam kesimpulan hukum yang berbeda. Apabila pemahaman yang beragam ini dipaksakan sebagai satu-satunya kebenaran universal, benih perpecahan dan klaim kebenaran tunggal akan mudah menyulut permusuhan.
Perbedaan ijtihad sebenarnya bukanlah hal baru dalam sejarah Islam. Allahyarham KH. Jalaluddin Rakhmat kerap mengulas dialog historis antara ulama besar Ahlu Sunnah, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ja’far ash-Shadiq. Dalam catatan sejarah, perdebatan ilmiah mengenai penggunaan qiyas dan penafsiran ayat Al-Qur’an—seperti perbedaan syarat tayamum dalam Surah Al-Maidah ayat 6 maupun hukum mandi hari Jumat—menunjukkan betapa luasnya cakrawala pemikiran para imam mazhab. Perbedaan penafsiran nash dan prosedur ushul fiqh tersebut wajar terjadi, namun yang diharamkan adalah menjadikan perbedaan itu sebagai bahan klaim kebenaran tunggal atau sarana mengafirkan sesama Muslim.
Kecenderungan untuk mengagumi pendapat sendiri secara berlebihan merupakan pangkal utama munculnya perselisihan sektarian. Al-Qur’an surah Al-Mu’minun ayat 53 telah mengingatkan tentang bahaya orang-orang yang memecah belah agamanya menjadi beberapa golongan, lalu masing-masing bangga dengan golongannya sendiri. Hadis riwayat Ahmad dari Mu’adz bin Jabal juga memberi peringatan serupa tentang kondisi zaman ketika orang-orang menaati hawa nafsu dan merasa takjub (ijab) dengan pandangan pribadinya. Melalui pencerahan pemikiran yang selalu ditekankan oleh Allahyarham KH. Jalaluddin Rakhmat, masyarakat diajak untuk bersikap inklusif dan memprioritaskan kemuliaan akhlak agar tidak terjebak dalam radikalisme keagamaan.
Untuk merawat persatuan nasional dan mencegah gesekan sektarian di tengah masyarakat modern, ada dua langkah nyata yang patut diteladani dari gagasan Allahyarham KH. Jalaluddin Rakhmat. Pertama, institusi pendidikan dan lembaga keagamaan perlu mengedepankan literasi mazhab secara objektif dan rasional. Dengan memperluas keterbukaan berpikir dan mempelajari sebab-musabab ikhtilaf secara ilmiah, umat tidak akan mudah menyalahkan kelompok lain yang berbeda tata cara peribadatannya.
Kedua, elemen masyarakat dan pengambil kebijakan hendaknya terus memperkuat pendekatan kultural dalam mengamalkan Pancasila sebagai landasan hidup bersama. Penghargaan terhadap pluralitas tidak boleh berhenti sebagai slogan, melainkan diwujudkan dalam tindakan konkret membela kaum yang lemah (mustadh’afin) dan membangun ruang dialog yang sejuk. Dengan mendahulukan kesantunan akhlak di atas perbedaan fikih, keberagamaan di Indonesia akan senantiasa menjadi penguat ikatan kebangsaan, bukan pemecah belah persaudaraan.
Sumber dan basis data
- Pendirian IJABI pada 1 Juli 2000 di Gedung Asia Afrika Bandung oleh Allahyarham KH. Jalaluddin Rakhmat dan DR. Ir. Dimitri Mahayana, M.Eng (sumber: situs resmi IJABI)
- Pelaksanaan Seminar dan Lokakarya Nasional IJABI bersama WANTANAS mengenai Pancasila sebagai modus vivendi (sumber: situs resmi IJABI)
- Penjelasan 5 Pilar IJABI dan kajian ikhtilaf mazhab serta ushul fiqh (sumber: situs resmi IJABI dan Jalan Rahmat)
