Prinsip Akhlak di Atas Fikih dan Komitmen Kebangsaan dalam 5 Pilar IJABI
Pada 1 Juli 2000, Gedung Asia Afrika di Bandung kembali mencatatkan momentum berharga bagi dinamika pemikiran Islam di Tanah Air. Tempat yang sarat dengan memori pergerakan bangsa-bangsa Asia dan Afrika tersebut dipilih menjadi saksi lahirnya Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (IJABI). Didirikan oleh cendekiawan terkemuka Allahyarham KH. Jalaluddin Rakhmat selaku Ketua Dewan Syura bersama DR. Ir. Dimitri Mahayana sebagai Ketua Umum Tanfidziyah, organisasi ini hadir dengan semangat pencerahan intelektual serta pemberdayaan sosial. Seluruh fondasi pemikiran dan arah perjuangannya terakumulasi dalam 5 pilar IJABI yang menawarkan pandangan keagamaan inklusif, damai, dan berkeadilan.
Landasan berpijak organisasi ini bertumpu pada sabda Nabi Saw yang mengumpamakan Ahlulbait seperti bahtera Nabi Nuh as, tempat keselamatan bagi barangsiapa yang menaikinya. Sejak awal mula berdirinya, IJABI dirancang untuk menghimpun seluruh pencinta keluarga suci Nabi Saw dari beragam latar belakang mazhab tanpa ada pembatasan sektarian. Gagasan ini lahir dari kesadaran mendalam bahwa inti keberagamaan tidak boleh terbelenggu oleh kecenderungan simbolis semata, melainkan harus menyentuh ranah substantif yang membawa rahmat bagi semesta alam dan mendorong kebebasan berpikir secara arif.
Lima landasan utama yang disepakati meliputi Islam rasional dan spiritual, non-sektarianisme dan mendahulukan akhlak di atas fikih, Islam pluralis, Islam madani, serta pembelaan terhadap kaum mustadh’afin. Pilar pertama dan kedua menekankan keseimbangan antara penalaran kritis dengan keheningan batin, sekaligus menggarisbawahi pentingnya kemuliaan budi pekerti. Dalam pandangan Allahyarham KH. Jalaluddin Rakhmat, perdebatan fikih atau tata cara ibadah yang tidak dilandasi keutamaan akhlak sering kali menjerumuskan umat pada klaim kebenaran sepihak. Padahal, fikih pada hakikatnya adalah pemahaman manusiawi yang bersumber dari ijtihad atas Al-Qur’an dan Sunnah, sehingga ragam mazhab mestinya dipandang sebagai kekayaan khazanah intelektual.
Pemahaman mengenai ikhtilaf mazhab ini diperjelas oleh Allahyarham KH. Jalaluddin Rakhmat melalui penelusuran sejarah peradaban Islam. Perbedaan pendapat sejatinya telah terjadi sejak zaman para sahabat Nabi Saw, seperti ketika Abu Bakar dan Umar bin Khattab berbeda dalam memilih waktu salat witir, atau ijtihad tayamum dalam peristiwa lain yang semuanya tetap dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Perbedaan prosedur penarikan hukum (ushul fiqh), penafsiran ayat, serta periwayatan hadis merupakan hal yang wajar dalam perkembangan ilmu agama. Oleh sebab itu, menjadikan perbedaan mazhab sebagai benih perpecahan atau alasan untuk mengafirkan kelompok lain bertentangan dengan semangat tauhid.
Selanjutnya, pilar Islam pluralis dan Islam madani menegaskan komitmen kebangsaan yang utuh dalam merawat bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri IJABI menyadari betul bahwa kemajemukan suku, agama, dan budaya di Tanah Air merupakan kenyataan sejarah yang tidak tergantikan. Di tengah gelombang reformasi yang kerap diwarnai gesekan sosial, organisasi ini secara konsisten mendudukkan Pancasila sebagai modus vivendi atau kesepakatan luhur dalam kehidupan berbangsa. Komitmen ini ditunjukkan secara nyata melalui kolaborasi strategis, seperti penyelenggaraan Seminar dan Lokakarya Nasional bersama Dewan Pertahanan Nasional (WANTANAS) guna menolak radikalisme dan memperkuat ikatan persatuan.
Pilar kelima, yakni pembelaan terhadap kaum mustadh’afin, wujud konkret dari pengamalan agama di tengah masyarakat. Keberagamaan yang sejati tidak boleh berhenti pada wacana mimbar atau ruang diskusi semata, tetapi wajib diwujudkan dalam tindakan nyata untuk menolong warga yang lemah, miskin, dan tertindas. Melalui pendekatan kultural yang hangat, berbagai inisiatif di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, klinik, hingga program beasiswa dijalankan untuk menyebarkan kemanfaatan sosial tanpa membedakan latar belakang kelompok.
Dari uraian gagasan 5 pilar IJABI tersebut, terdapat dua langkah solutif yang relevan dan dapat diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama, warga dan tokoh agama perlu mendahulukan dialog berbasis akhlak dan toleransi saat menghadapi perbedaan paham keagamaan, sehingga perdebatan fikih tidak merusak tali persaudaraan. Kedua, pengambil kebijakan bersama elemen masyarakat sipil patut terus menguatkan pemahaman Pancasila sebagai konsensus kebangsaan yang inklusif untuk membentengi warga dari pemikiran ekstrem dan radikalisme sektarian.
Melalui warisan intelektual Allahyarham KH. Jalaluddin Rakhmat, keberagamaan yang mendalam dan kecintaan kepada Ahlulbait sejatinya berjalan seiring dengan komitmen kebangsaan. Dengan mengedepankan rasionalitas, keluhuran budi, serta kepedulian terhadap kaum tertindas, nilai-nilai universal Islam dapat terus menjadi pilar penopang kedamaian di Indonesia.
Sumber dan basis data
- Pendirian IJABI pada 1 Juli 2000 di Gedung Asia Afrika Bandung oleh Prof. Dr. KH. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc dan DR. Ir. Dimitri Mahayana, M.Eng (Situs Resmi IJABI)
- Penyelenggaraan Seminar dan Lokakarya Nasional IJABI bekerjasama dengan WANTANAS mengenai Pancasila sebagai modus vivendi (Situs Resmi IJABI)
- Kajian perbandingan mazhab dan ikhtilaf fikih oleh Allahyarham KH. Jalaluddin Rakhmat (Situs Resmi Jalan Rahmat)
