Hadiri Diseminasi IKT SETARA Institute, PP IJABI Dorong Regulasi Tegas terhadap Kelompok Intoleran
JAKARTA — Pengurus Pusat Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (PP IJABI) yang diwakili oleh Ketua PW IJABI DK Jakarta dan Sekitarnya, Ustadz Musthafa Haris, menghadiri agenda peluncuran dan diseminasi hasil studi dampak Indeks Kota Toleran (IKT) yang diselenggarakan oleh SETARA Institute di Jakarta.
Riset SETARA Institute yang memotret 94 dari 98 kota di Indonesia tersebut mencatat capaian positif dalam pelembagaan toleransi. Hadirnya instrumen IKT terbukti mendorong lahirnya regulasi afirmatif di sejumlah pemerintah daerah, sehingga agenda pemajuan toleransi tidak lagi bertumpu semata pada suara advokasi kelompok minoritas, melainkan teramplifikasi menjadi kebijakan publik yang sistemik dan berkelanjutan.
Meski demikian, forum yang dihadiri perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Nasional Disabilitas (KND RI), serta perwakilan organisasi keagamaan seperti JAI, ABI, dan IJABI ini menyepakati perlunya penguatan kolaborasi multi-pihak guna merespons persoalan riil di akar rumput.
Dalam sesi tanggapan, Ustadz Musthafa Haris melontarkan catatan kritis mengenai efektivitas gerakan toleransi melalui analogi diseminasi (penyemaian) dan disinfeksi (pencegahan racun intoleransi).
“Selain melakukan diseminasi dan penyemaian nilai toleransi melalui studi dampak IKT, apakah langkah ‘disinfeksi’ struktural juga dilakukan terhadap kelompok-kelompok intoleran seperti ANNAS? Sebab, apabila kelompok intoleran dibiarkan leluasa bergerak, laju penyemaian toleransi di masyarakat akan terus terhambat,” tegas Musthafa.
Merespons pandangan tersebut, peneliti dan pimpinan SETARA Institute, Halili dan Ihsan, memaparkan bahwa pihaknya telah menempuh berbagai upaya mediasi hingga dialog tertutup bersama kelompok-kelompok tersebut. Kendati demikian, SETARA menegaskan bahwa tanggung jawab penertiban berada di tangan otoritas negara, khususnya perihal evaluasi perizinan dan pengawasan legalitas ormas yang memproduksi narasi kebencian.
Isu perlindungan kelompok rentan juga dipertegas oleh perwakilan Komnas Perempuan dan KND RI yang menyoroti keterwakilan perempuan dan penyandang disabilitas dalam indikator IKT. Ihsan memastikan bahwa instrumen IKT memprioritaskan hak seluruh kelompok marginal tanpa terkecuali.
Selepas agenda formal, SETARA Institute menyatakan komitmennya untuk mempererat jalinan kolaborasi strategis dengan komunitas Syiah, sebagaimana kemitraan inklusif yang telah terbangun bersama Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).
